PUPUK SUBSIDI DIDUGA DIJUAL DI LUAR RDKK HINGGA Rp200 RIBU PER SAK! PUPUK INDONESIA DAN DINAS PERTANIAN DISOROT, PENGAWASAN KE MANA?

 

Jejak Publik
Diduga sok gaya 


MOJOKERTO — Dugaan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, kini menjadi sorotan. Persoalan ini bukan hanya menyangkut dugaan penjualan pupuk dengan harga tinggi, tetapi juga mempertanyakan efektivitas pengawasan PT Pupuk Indonesia dan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

Bagaimana mungkin pupuk yang merupakan subsidi negara untuk membantu petani justru diduga beredar kepada pihak di luar alokasi penerima yang berhak?

Berdasarkan penelusuran tim awak media, ditemukan aktivitas pengangkutan pupuk bersubsidi jenis Urea dan Phonska di wilayah Kecamatan Puri. Sejumlah orang yang ditemui memberikan keterangan bahwa pupuk tersebut dapat diperoleh dengan harga mencapai Rp200.000 per sak.

Dalam keterangan yang dihimpun, nama kios pertanian Lubana Jaya di wilayah Genengan, Kecamatan Puri, turut disebut sebagai tempat asal pupuk tersebut.

Dokumentasi lapangan tertanggal 22 Oktober 2026 juga memperlihatkan aktivitas pengangkutan sejumlah karung pupuk bersubsidi menggunakan kendaraan roda dua di wilayah Pokogrih, Balongmojo.

Temuan awal tersebut membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, persoalan ini sudah cukup untuk memunculkan pertanyaan serius mengenai jalur distribusi dan mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi.

PUPUK INDONESIA DISOROT: DI MANA FUNGSI PENGAWASAN DISTRIBUTOR?

Sebagai pihak yang memiliki peran dalam tata kelola distribusi pupuk bersubsidi, PT Pupuk Indonesia perlu menjelaskan bagaimana pengawasan terhadap distributor dan kios pengecer dilaksanakan.

Apakah stok pupuk telah dicocokkan dengan dokumen penyaluran? Apakah transaksi penjualan telah diperiksa? Apakah terdapat pengawasan terhadap dugaan penjualan kepada pihak yang tidak tercatat sebagai penerima yang berhak?

Jangan sampai pengawasan hanya sebatas laporan administrasi, sementara dugaan persoalan di lapangan tidak mendapatkan penanganan yang memadai.

Pupuk Indonesia perlu membuka hasil pemeriksaan dan menjelaskan langkah konkret apabila ditemukan ketidaksesuaian distribusi.

DINAS PERTANIAN MOJOKERTO JANGAN LEPAS TANGAN!

Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto juga menjadi pihak yang perlu memberikan penjelasan.

Pengawasan ketepatan sasaran pupuk bersubsidi berkaitan erat dengan data penerima, alokasi, kebutuhan kelompok tani, serta mekanisme penyaluran.

Pertanyaannya, apakah dinas telah melakukan monitoring terhadap distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Puri?

Apakah terdapat laporan masyarakat mengenai dugaan penjualan di luar alokasi? Jika ada, bagaimana tindak lanjutnya?

Masyarakat membutuhkan jawaban berdasarkan data dan hasil pemeriksaan, bukan sekadar pernyataan bahwa pengawasan telah dilakukan.

HARGA RP200 RIBU PER SAK, HET HARUS DIPERIKSA!

Keterangan mengenai harga pupuk mencapai Rp200.000 per sak harus menjadi perhatian serius.

Pemerintah perlu memeriksa jenis pupuk, ukuran kemasan, harga transaksi, serta membandingkannya dengan HET resmi yang berlaku.

Apabila ditemukan penjualan yang melanggar ketentuan, pihak yang bertanggung jawab harus ditindak sesuai peraturan.

Jangan sampai petani yang seharusnya memperoleh manfaat subsidi justru menghadapi persoalan harga dan akses pupuk.

JANGAN HANYA PERIKSA KIOS, TELUSURI SELURUH RANTAI DISTRIBUSI!

Jejak distribusi perlu diperiksa mulai dari distributor, kios pengecer hingga pembeli akhir.

Pemeriksaan juga harus mencakup kesesuaian data penerima, catatan stok, dokumen pengiriman, serta transaksi penjualan.

JEJAK PUBLIK NEWS meminta agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada satu pihak apabila ditemukan indikasi persoalan yang lebih luas.

TUJUH PERTANYAAN YANG MENUNGGU JAWABAN:

1. Siapa distributor resmi yang bertanggung jawab atas wilayah Kecamatan Puri?

2. Berapa alokasi pupuk Urea dan Phonska di wilayah tersebut?

3. Apakah benar terdapat penjualan kepada pihak di luar penerima yang berhak?

4. Bagaimana pengawasan Pupuk Indonesia terhadap kios pengecer?

5. Apakah Dinas Pertanian telah melakukan pemeriksaan lapangan?

6. Apakah harga transaksi sesuai HET yang berlaku?

7. Jika ditemukan penyimpangan, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana sanksinya?

JEJAK PUBLIK NEWS: SUBSIDI NEGARA HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN!

Pupuk bersubsidi bukan komoditas bebas yang dapat disalurkan tanpa memperhatikan ketentuan penerima dan mekanisme distribusi.

PT Pupuk Indonesia, Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, distributor, serta kios pengecer harus menjalankan tanggung jawab masing-masing secara transparan.

JEJAK PUBLIK NEWS membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut, termasuk pengelola kios Lubana Jaya, distributor terkait, dan instansi pengawas.

Pemberitaan ini merupakan hasil penelusuran awal dan bukan kesimpulan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana.

JANGAN BIARKAN HAK PETANI TERABAIKAN. JANGAN BIARKAN SUBSIDI NEGARA KEHILANGAN TUJUANNYA. JIKA PENGAWASAN SUDAH BERJALAN, BUKTIKAN DENGAN DATA DAN HASIL PEMERIKSAAN!

JEJAK PUBLIK NEWS

(Tim investigasi)

Post a Comment

Previous Post Next Post

{getMailchimp} $title={Stay Informed} $text={Subscribe to our mailing list to get the new updates.}