EMPAT PERANGKAT DESA BRANGKAL TAK HADIR SAAT PELANTIKAN, SK MUTASI SUDAH DISAHKAN! ADA APA?

 

Jejak Publik

Jejak Publik news 

MOJOKERTO — Ada yang perlu dijelaskan secara terbuka dari proses mutasi perangkat Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Empat nama tercantum dalam Surat Keputusan (SK) mutasi, tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh, keempat orang tersebut tidak terlihat hadir dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada Senin (9/11/2026).

Keempat nama tersebut adalah Andi Habiruddin, Imam Bukhori, Muklasin, dan Muhammad Nasrulloh.

Pelantikan dipimpin Kepala Desa Brangkal, Nur Ely Suryani, serta dihadiri Camat Sooko Akhmad Samsul Bakri, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Jarot Cahyono, unsur TNI-Polri, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sejumlah undangan.

Namun, muncul pertanyaan mendasar yang tidak boleh dibiarkan menggantung: jika empat orang yang namanya tercantum dalam SK tidak hadir saat pelantikan, bagaimana sebenarnya proses administrasi dan status jabatan mereka?

Radar Warga memandang persoalan ini bukan sekadar persoalan internal pemerintahan desa. Ini menyangkut keterbukaan informasi publik, akuntabilitas keputusan pejabat pemerintahan, dan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana kebijakan publik dijalankan.

BUKAN SEKADAR POLEMIK PELANTIKAN, PUBLIK BERHAK TAHU ISI DOKUMENNYA!

Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang menjalankan kewenangan publik. Setiap kebijakan administrasi yang berdampak terhadap struktur organisasi, jabatan perangkat desa, dan pelayanan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan landasan yang jelas.

Pasal 2 menegaskan bahwa informasi publik pada prinsipnya terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.

Pasal 7 mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Sementara Pasal 11 mengatur kewajiban menyediakan informasi setiap saat, termasuk hasil keputusan badan publik beserta pertimbangannya dan kebijakan berikut dokumen pendukungnya.

Artinya, masyarakat tidak seharusnya hanya diminta menerima hasil keputusan tanpa memperoleh penjelasan mengenai dasar administrasi dan proses pengambilannya.

Jika mutasi sudah diputuskan, mengapa dokumen yang menjadi dasar keputusan tidak dijelaskan kepada publik?

AWAK MEDIA MINTA TUJUH DOKUMEN PENTING!

Untuk menghindari spekulasi dan memastikan persoalan ini diperiksa berdasarkan bukti, Radar Warga mendorong permohonan informasi publik kepada Pemerintah Desa Brangkal dan DPMD Kabupaten Mojokerto.

Dokumen yang perlu diminta dan diperiksa meliputi:

1. Salinan SK mutasi empat perangkat Desa Brangkal beserta tanggal penetapan dan dasar hukumnya.

2. Dokumen pertimbangan serta alasan administratif dilaksanakannya mutasi.

3. Surat konsultasi dan rekomendasi tertulis Camat Sooko terkait proses mutasi.

4. Bukti undangan atau pemberitahuan resmi pelantikan kepada empat perangkat desa.

5. Daftar hadir resmi kegiatan pelantikan pada 9 November 2026.

6. Berita acara pelantikan serta dokumen pengambilan sumpah atau janji jabatan.

7. Penjelasan tertulis mengenai status jabatan dan pelaksanaan tugas keempat perangkat desa setelah kegiatan tersebut.

Dokumen yang memuat data pribadi yang dikecualikan dapat diberikan dengan penghitaman atau penyamaran bagian tertentu sesuai ketentuan. Namun, pengecualian tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup seluruh dokumen tanpa dasar hukum dan pengujian konsekuensi.

SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEJELASAN ADMINISTRASI?

Pertanyaan berikutnya tertuju kepada Kepala Desa Brangkal, Camat Sooko, dan DPMD Kabupaten Mojokerto.

Kepala Desa Brangkal perlu menjelaskan dasar keputusan mutasi serta bagaimana tindak lanjut terhadap empat orang yang tidak hadir dalam acara pelantikan.

Camat Sooko perlu menjelaskan proses konsultasi dan rekomendasi yang diberikan, termasuk apakah seluruh tahapan administrasi telah diperiksa.

Sementara DPMD Kabupaten Mojokerto perlu memberikan penjelasan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap proses penataan perangkat desa tersebut.

Kehadiran pejabat dalam acara pelantikan tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh prosedur administrasi telah terpenuhi.

Karena itu, masyarakat membutuhkan dokumen dan penjelasan resmi, bukan sekadar pernyataan bahwa mutasi telah melalui pertimbangan.

UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BUKAN SEKADAR HIASAN!

Pasal 22 UU Nomor 14 Tahun 2008 memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk meminta informasi kepada badan publik.

Badan publik wajib memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Perpanjangan paling lama 7 hari kerja berikutnya dimungkinkan dengan alasan tertulis.

Apabila permohonan ditolak atau informasi tidak diberikan sebagaimana mestinya, pemohon memiliki mekanisme untuk mengajukan keberatan kepada atasan PPID dan melanjutkan sengketa informasi melalui Komisi Informasi sesuai prosedur.

Dengan demikian, keterbukaan bukanlah kemurahan hati pejabat. Keterbukaan merupakan kewajiban hukum badan publik.

JANGAN SAMPAI MASYARAKAT HANYA MENDAPATKAN HASIL, TETAPI TIDAK BOLEH MENGETAHUI PROSESNYA!

Dalam sambutannya, Kepala Desa Brangkal, Nur Ely Suryani, menyampaikan harapan agar mutasi dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat menuju 2027. Ia juga mengajak masyarakat memberikan masukan apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan pemerintahan desa.

Pernyataan tersebut patut menjadi perhatian.

Namun, keterbukaan tidak cukup hanya dengan mengundang masyarakat menghadiri acara resmi. Transparansi juga harus diwujudkan melalui akses terhadap dokumen, penjelasan kebijakan, dan pertanggungjawaban administrasi.

Masyarakat berhak mengetahui apakah mutasi telah melalui prosedur yang benar, bagaimana status orang-orang yang tercantum dalam SK, serta apakah pengambilan sumpah telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

AWAK MEDIA: KAMI MINTA JAWABAN, BUKAN KEGADUHAN!

Radar Warga meminta Bupati Mojokerto, DPMD Kabupaten Mojokerto, DPMD Provinsi Jawa Timur, serta instansi terkait melakukan evaluasi dan memberikan penjelasan resmi atas persoalan ini.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur, pemerintah daerah perlu mengambil langkah pembinaan dan tindakan administratif sesuai kewenangannya.

Kami juga meminta agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi tidak dihambat oleh birokrasi yang berbelit-belit.

Awak MEDIA membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kepala Desa Brangkal, Camat Sooko, DPMD Kabupaten Mojokerto, serta empat perangkat desa yang namanya tercantum dalam SK.

Pertanyaan kami jelas:

- Apakah SK mutasi tersebut sudah memenuhi seluruh persyaratan hukum?

- Apakah empat perangkat desa sudah menjalani pengambilan sumpah jabatan?

- Jika belum, bagaimana status administrasi jabatan mereka?

- Apakah seluruh dokumen pendukung mutasi dapat diakses masyarakat melalui mekanisme keterbukaan informasi publik?

Jangan biarkan pertanyaan publik berakhir tanpa jawaban.

Awak media menegaskan: uang dan kewenangan publik harus dipertanggungjawabkan, keputusan pemerintah harus dapat diperiksa, dan informasi publik bukan milik pribadi pejabat.

Karena pemerintahan yang transparan bukan pemerintahan yang takut diperiksa, melainkan pemerintahan yang siap membuka dokumen dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan.

BERSAMBUNG...

(Tim investigasi)

Post a Comment

Previous Post Next Post

{getMailchimp} $title={Stay Informed} $text={Subscribe to our mailing list to get the new updates.}